Bisnis Online Menjanjikan

Rahasia Tersembunyi Metode Mencari Uang
di Internet Akhirnya Diungkap...

Jika Anda Bisa Mengetik dan Mengakses Internet, Anda Sudah Memiliki Syarat yang Cukup Untuk Menghasilkan Uang Melimpah dari Internet... Hanya Jika Anda Tahu Caranya!

Manfaat apa yang akan anda peroleh setelah
memiliki Paket Informasi SMUO?

Saya akan pandu anda dengan 3 langkah pembangun bisnis di Internet, antara lain:

Langkah 1: Ciptakan Produk Produk adalah bahan baku penghasilan anda. Setelah anda mendapatkan SMUO, anda akan bisa menciptakan produk informasi dengan cara yang praktis. Bahkan anda akan tahu bagaimana cara membuat produk hebat tanpa anda 'membasahi' tangan anda sendiri. Sayaa jamin satu hal kepada anda, tidak peduli bagaimana pengetahuan anda saat ini, anda akan bisa menciptakan produk milik anda sendiri.
Langkah 2: Rancang Website Otomatis
Saya akan ajarkan bagaimana anda membuat website mematikan, yang bukan hanya menarik orang untuk membeli produk buatan anda, tapi juga mengotomatiskan hampir seluruh aspek kerja bisnis anda. Anda akan punya website otomatis pencetak uang. Tidak peduli seberapa dalam kepandaian teknis anda dalam merancang website, anda akan bisa memiliki website dengan sistem otomatis di dalamnya secara mudah.

Langkah 3: Datangkan Traffic / Pengunjung
Saya akan beberkan rahasia menarik sebanyak mungkin pengunjung ke website anda! Tidak peduli seberapa banyak pengalaman anda dalam berpromosi di internet, anda bisa hasilkan traffic melimpah dan mmemiliki ribuan tenaga penjual yang mau mempromosikan produk anda secara gratis.

Ya... cukup 3 langkah itu saja untuk meraih penghasilan melimpah dari internet. Semua rahasia kesuksesan bisnis di internet, beserta informasi dan peralatan yang dibutuhkan akan anda temukan di sini!

Lakukan sesuai instruksi saya!

• Baca langkah pertama,... terapkan... lalu lanjutkan ke langkah berikutnya!
• Baca langkah kedua,... terapkan... lalu lanjutkan ke langkah berikutnya!
• Baca langkah ketiga,... terapkan... dan anda akan menghasilkan Rp 500 s/d 700 ribu per hari! GARANSI UANG KEMBALI!!

Selanjutnya, ulangi lagi caranya untuk produk informasi yang lain. Begitu seterusnya.

Setelah anda mengikuti seluruh materi panduan ini, anda akan bisa merancang mesin uang otomatis milik anda sendiri. Anda akan tahu bagaimana cara cepat merancang produk, membuat website dan mempromosikannya. Anda bisa menciptakan sumber-sumber penghasil income sebanyak mungkin dengan cepat dan sederhana. Ingat, ini hanya menggunakan internet sebagai media bisnis anda! Penghasilan akan meningkat, dan waktu luang anda akan semakin panjang.

Tidak peduli bagaimana latar belakang pendidikan anda saat ini, selama anda bisa mengoperasikan komputer dan internet secara sederhana, maka saya jamin anda bisa menjalankan metode SMUO dengan baik. Tentu saja, anda harus mau belajar hingga bisa berhasil.

Klik Dibawah :

»»  READMORE...

Contoh Kata Sambutan

SAMBUTAN PENGARAHAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIANPERHUBUNGAN

PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI

BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAHUN 2013

(BANDUNG, 25 – 28 MARET 2013)

Yang terhormat Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Para Peserta Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian dan Organisasi, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia;

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah SWT, yang karena limpahan rahmat dan karuniaNya, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat bertatap muka dan hadir bersama-sama di Kota Parahiyangan  Bandung, guna mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013.

Selaku pribadi dan Pimpinan Kementerian, saya menyambut baik atas penyelenggaraan kegiatan ini yang merupakan salah satu program kerja tahunan dari Sekretariat Jenderal khususnya Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam rangka melaksanakan pembinaan SDM Aparatur di seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, agar Pegawai dapat lebih berkinerja dan hasilnya terukur.

Melalui Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian dan Organisasi ini, diharapkan pula dapat mempererat tali silaturahmi di antara para pengelola kepegawaian, dan yang paling utama adalah dapat dimanfaatkan sebagai forum komunikasi dalam mendapatkan berbagai informasi penting dan strategis yang terkait dengan bidang kepegawaian.

Di samping itu juga, kiranya forum ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan, sekaligus merumuskan cara penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, sehingga para pembina dan pengelola kepegawaian baik di tingkat pusat maupun di tingkat unit pelaksana teknis di daerah, mempunyai bahasa yang sama dalam menyusun strategi pembinaan Pegawai di unit kerjanya masing-masing, sehingga dapat dilaksanakan pembangunan dan pengembangan pegawai secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Kementerian Perhubungan yang bertitik berat pada “Sistem Prestasi Kerja” dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Perhubungan.

Tema Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian dan Organisasi tahun ini yaitu “DENGAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI KITA TINGKATKAN KINERJA ORGANISASI”

Saya nilai tema ini sangat tepat dan up to date karena isu Reformasi Birokrasi kini telah menjadi isu sentral dan tuntutan masyarakat bagi peningkatan kinerja organisasi pemerintah. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat sebagaimana dimaksud, maka melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang akan diberlakukan pada awal Tahun 2014, atau tinggal 9 (Sembilan) bulan lagi untuk mempersiapkannya.

Petunjuk pelaksanaan  Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dan hal ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan, dan ini menjadi salah satu topik bahasan pada rakor ini.

Hadirin yang berbahagia,

Kita sadari bahwa kebutuhan pelayanan jasa transportasi masa depan, pemenuhannya  menjadi tantangan yang besar kepada pegawai Kementerian Perhubungan. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan kebutuhan transportasi masyarakat yang harus dipenuhi seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Untuk menunjang tersedianya jasa pelayanan transportasi yang prima dan berkualitas, diperlukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyiapan sumber daya manusianya.

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014, Visi Kementerian Perhubungan yaitu Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.

Visi Kementerian Perhubungan tersebut menjadi panduan peningkatan Prestasi Kerja, bagi seluruh Pegawai Kementerian Perhubungan dalam upaya penyiapan pelayanan jasa transportasi dan menyelesaikan berbagai tantangan - tantangan yang dihadapi.

Kita harus menyadari bahwa prestasi kerja Pegawai merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penyediaan pelayanan jasa transportasi, karena pada hakikatnya Pegawai Kementerian Perhubungan merupakan para pembuat, pelaksana, dan pengendali kebijakan transportasi, dan di sisi yang lain juga bertindak sebagai pengguna jasa transportasi. Oleh karena itu, Pegawai Kementerian Perhubungan perlu mengerahkan seluruh daya dan upaya dalam berkerja guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Para peserta Rakor dan undangan yang saya hormati,

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kita masih memiliki beberapa permasalahan di bidang kepegawaian yang perlu kita pecahkan bersama, mulai dari tahap perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, pembinaan karier pegawai, dan peningkatan disiplin, serta permasalahan peningkatan kesejahteraannya.

Dengan berlakunya penilaian prestasi kerja pegawai, maka perumusan kebutuhan dan penempatan pegawai dalam jabatan di setiap unit kerja harus didasarkan pada peta jabatan, beban kerja, tugas dan  fungsinya. Perumusan kebutuhan pegawai  diawali dari pengangkatan seluruh pegawai dalam jabatan, sehingga tidak ada lagi pegawai yang bersatus staf pada tahun 2014.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, setiap pegawai diwajibkan membuat “SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) dan SKP ditandatangani oleh atasan langsungnya dan pegawai yang bersangkutan, yang selanjutnya menjadi “KONTRAK KERJA” ini hukumnya wajib. Kalau ada pegawai yang tidak membuat SKP, akan dikenakan hukuman DISIPLIN.

SKP disusun berdasarkan uraian kegiatan jabatan (job desk) sebagai batasan kewenangan dan tanggungjawab yang ada dalam setiap jabatan. Berdasarkan SKP inilah seluruh pegawai dapat berdaya dan berhasilguna, serta menjadi bahan penilaian pegawai, penilaian jabatan dan kebutuhan organisasi yang sesungguhnya.

Di sisi lain, pegawai yang telah ada harus ditingkatkan kualitasnya agar sesuai dengan tuntutan yang terus berkembang, terutama terhadap pegawai bidang teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu program peningkatan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu disusun dan dilaksanakan progran Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis pada Kompetensi.

Terkait dengan pola karier pegawai, di lingkungan Kementerian Perhubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Kementerian Perhubungan. Ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan Rakor Bidang Kepegawaian Tahun 2012. Dengan Pola Karier sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud, maka setiap pegawai dapat dengan jelas mengetahui bagaimana akan mengembangkan dirinya, apakah akan masuk dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum.

Sebagai kelanjutan dari Pola Karier, telah disusun ”STANDAR KOMPETENSI JABATAN”, yaitu merupakan persyaratan baku yang dijadikan ukuran keahlian, ketrampilan dan perilaku pegawai untuk dapat menduduki jabatan tertentu. Dengan adanya persyaratan baku, maka pegawai yang menginginkan menduduki jabatan tertentu, maka yang bersangkutan harus mampu membentuk ”PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU” agar memenuhi  dan sesuai Standart Kompetensi jabatan yang diinginkan.

Pada kesempatan ini ”Standart Kompetensi Jabatan” sedang dalam proses penyiapan penyusunan dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standart Kompetensi Jabatan Struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ini menjadi salah satu bahan pembahasan pada Rakor ini, agar dapat diberikan masukan dari peseta rakor demi kesempurnaannya, karena hal ini juga merupakan bagian dari progran Reformasi Birokrasi.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati

Berbicara tentang Reformasi Birokrasi, perlu kita disadari bersama bahwa pembenahan birokrasi merupakan proses yang berkesinambungan dan menyeluruh, karena menyangkut perubahan mindset (pola pikir), sikap dan tingkah laku dari seluruh jajaran pegawai pemerintah, dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat pelaksana.

Perubahan ini tidak hanya menyangkut struktur organisasi, namun juga menyangkut cara kerja, disiplin, dan komitmen pimpinan pada kinerja, serta terbangunnya sistem insentif dan hukuman yang adil dan merata.

Sebagai dasar pelaksanaan upaya dimaksud telah ditetapkan:

1.       Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; dan

2.       Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, tentang Road Map reformasi Birokrasi 2010-2014.

Dari kedua Peraturan dimaksud, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) hal pokok upaya perubahan dan pembaharuan mendasar terhadap sistem pemerintahan yang harus segera kita lakukan yaitu:

a.       Aspek Kelembagaan (Organisasi);

b.       Aspek Ketatalaksanaan (business proses); dan

c.       Sumber daya Manusia Aparatur.

Terhadap ketiga hal pokok tersebut, maka Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Kementerian Perhubungan, sudah harus selesai disusun dan telah disampaikan kepada Kemeneterian PAN dan RB, serta telah dilakukan penilaian oleh Tim Independen, dengan mendapatkan penilaian sebesar 42, masuk dalam kategori level 2.

Penilaian ini berkaitan erat dengan pemberian Tunjangan Kinerja atau Remunerasi dan dari hasil penilaian dimaksud telah memenuhi syarat mendapatkan untuk Tunjangan Kinerja.

Sebagai tindaklanjut penilaian dokumen atau bukti pelaksanaan reformasi birokrasi, kita baru saja selesai dilakukan  Quality Assurance oleh Tim Quality Assurance dari BPKP, yang hasilnya akan dipresentasikan pada bulan April.

Dalam upaya untuk mendapatkan tunjangan kinerja, maka beberapa hal yang telah dicapai yaitu :

1. Penandatangan MOU Jenjang jabatan antara Kementerian Perhubungan, BKN dan MENPAN, sebagaimana BERITA ACARA Nomor BA 9 Tahun 2012, B/2785/D.III.PAN-RB/10/2012, dan 17/K/KS/IX/12, tanggal 3 Oktober 2012 ;

2.     Telah dikirimkan pula kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan data – data Sebagai berikut :

a.              Jumlah pegawai penerima tunjangan kinerja;

b.              Jenjang jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum;

c.               Besaran Take Home Pay tertinggi dan terendah masing-masing kelas jabatan;

d.              Rekapitulasi peringkat jabatan, dan

e.               Alokasi anggaran honorarium dan jenis isentif,

Disamping itu telah ditandatangi Berita Acara oleh PIC (Persons In Charge) Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Keuangan, untuk kesanggupan sharing anggaran tunjangan kinerja.

 Pada saat ini tinggal menunggu tindaklanjut dari proses usulan tunjangan kinerja oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Anggaran DPR dan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Dapat diinformasikan bahwa kemungkinan pembayaran tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan dapat direalisasikan pada tahun 2013 ini dan pembayarannya dihitung mundur mulai bulan januari 2013. Besaran Tunjangan Kinerja yang akan dibayarkan minimal sama dengan 20 (duapuluh) Kementerian yang dibayarkan terakhir kemarin, syukur kalau nanti kita lebih besar.

Pada saat ini, untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Kinerja, Kementerian Perhubungan sedang dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Perhubungan, ini juga menjadi salah satu bahan bahasan pada Rakor ini, mohon dapat diselesaikan dengan baik.

Hadirin dan Hadirat yang saya hormati,

Pemberian tunjangan kinerja yang akan dibayarkan kepada pegawai, dan dikaitkan dengan upaya perwujudan pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Pegawai, maka terhadap pegawai dituntut untuk bekerja dengan lebih disiplin. Oleh karena itu telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja dan Daftar Hadir Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk mempercepat implementasinya, maka telah dikirimkan Surat Sekretaris Jenderal ke seluruh unit kerja eselon I, bahwa mulai tanggal 1 Januari 2013, seluruh unit kerja telah menyiapkan dan memberlakukan absensi pegawai dengan SISTEM BIOMETRIK.

Tidak ada hal yang aneh terhadap jam kerja pegawai, Kementerian Perhubungan melaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. KEPADA SETIAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DIWAJIBKAN MENTAATI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JAM KERJA PEGAWAI.

Oleh karena itu bagi unit kerja yang sampai saat ini belum memberlakukan pencatatan kehadiran dengan ”SISTEM BIOMETRIK”, pada kesempatan ini saya  tegaskan untuk segera mengadakan dan memberlakukan pencatatan kehadiran dengan ”SISTEM BIOMETRIK”

Mengapa pakai SISTEM BIOMETRIK, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kejujuran, obyektivitas dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedisiplinan pegawai menjadi salah unsur pokok dalam pemberian tunjangan kinerja, disamping unsur Prestasi Kerja Pegawai.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Tidak kalah pentingnya dalam hal reformasi birokrasi, yaitu bagaimana upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih ( Good Governance) dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,  melalui “Penilaian Inisiatip Anti Korupsi” yang dilakukan oleh KPK terhadap Kementerian/Lembaga pemerintah, maka pada tahun 2012, Kementerian Perhubungan memperoleh peringkat I (satu).

Hal terbaru yang perlu Saudara ketahui dan harus kita laksanakan, yaitu telah terbit INSTRUKSI PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang mengamanatkan bahwa “Setiap Kementerian agar menyusun Dokumen Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) dan Dokumen Pelaksanaannya. Ini merupakan tugas baru yang perlu segera ditindaklanjuti.

 Masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan dalam upaya Reformasi Biorokrasi di lingkungan Kementerain Perhubungan, terkait bidang kepegawaian.

Pada Rakor ini, yang akan dihadiri oleh beberapa pejabat selaku nara sumber dari instansi-instansi yang berkompeten antara lain dari kantor Badan Kepegawaian Negara, yang sudah barang tentu akan memberikan masukan-masukan tambahan wawasan yang sangat berharga bagi kita semua.

Oleh karena itu saya berharap kiranya rakor bidang kepegawaian dan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan ini harus Saudara ikuti dengan seksama sampai selesai, serta dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian sebagai bahan penetapan kebijakan pembinaan kepegawaian di lingkungan KementerianPerhubungan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, kiranya dapat digunakan sebagai masukan dalam rapat koordinasi ini.

Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahman-nirohim Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian dan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 secara resmi saya buka.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

 

SEKRETARIS JENDERAL

LEON MUHAMAD

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19540404 198703 1 001

»»  READMORE...

Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja

    1.        Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan. 

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Daftar Tabel

Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. Daftar Grafik

Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. Daftar Lampiran

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. Daftar Singkatan

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut :

• pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
• pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
• pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.
9. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan.

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

a.      Ringkasan Laporan Realisasi Belanja

b.      Ringkasan Neraca

c.      Ringkasan CaLK

11. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu  realisasi pendapatan dan belanja  setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a.      Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I.

b.    Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca Satuan Kerja

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

a.      Untuk periode semesteran, laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja adalah Laporan neraca per 30 Juni 2012.

b.    Untuk periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan antara neraca tahun anggaran yang berjalan dengan neraca tahun anggaran yang lalu. Laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja adalah Laporan neraca per 31 Desember 2012.

13. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya. Laporan realisasi anggaran yang dihasilkan dari aplikasi SAI yang laporan yang harus disampaikan dalam laporan keuangan, dapat dilihat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a.    Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2012.

b.    Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2012.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas :

a.    Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terkait dengan satuan kerja yang bersangkutan, yang terdiri dari:

·      Dasar Hukum

·      Kebijakan Teknis

·      Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

·      Kebijakan Akuntansi

b.    Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

·   Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2012 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2011.

·       Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir  31 Desember 2012 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2011.

c.    Penjelasan pos-pos neraca.

·    Untuk penjelasan neraca semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni 2012 dengan laporan neraca per 31 Juni  2011.

·    Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember 2012 dengan laporan neraca per 31 Desember 2011.

d.      Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

·      Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

·      Penjelaskan atas Rekening Pemerintah.

·      Penjelaskan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

·      Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

15. Lampiran Laporan Keuangan

a.    Laporan-Laporan pendukung sebagai lampiran

i)      LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.

ii)     LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.

iii)    Neraca Percobaan.

(Daftar laporan lihat Lampiran III)

b.      Laporan Barang

Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan (laporan hanya sampai kelompok barang).

c.    Laporan Keuangan BLU (jika satuan kerja tersebut selain mendapat dana APBN juga merupakan  satker BLU).

d.      Daftar Laporan Rekening Pemerintah.

e.      Tindak Lanjut atas Temuan BPK.

f.       Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Laporan Keuangan

Lampiran-lampiran yang dianggap perlu sebagai pendukung dari laporan keuangan dapat dijadikan lampiran sebagai lampiran lainnya dalam laporan keuangan, seperti :

a.    Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk penyetoran Uang Persediaan tahun berjalan yang disetorkan ke kas negara  pada tahun berikutnya,

b.    Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk pendapatan yang diterima pada berjalan dan baru disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya.

c.      Daftar Berita Acara Rekonsiliasi.

d.      Daftar lainnya.

Ref : Laporan Semester Bandar Udara Sumbawa 2013.

»»  READMORE...